FKGHS Tuntut Transparansi Data Honorer

BATUJAJAR, (GM)
Forum Komunikasi Guru Honorer Sekolah (FKGHS) Kab. Bandung Barat (KBB) mengharapkan transparansi data untuk guru honorer kategori II. Hal itu diperlukan menjelang persiapan CPNS yang kini tinggal menunggu kebijakan dari pusat dalam menentukan nasib guru honorer tersebut.
“Berdasarkan informasi dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) KBB yang diterima FKGHS, tercatat sekitar 1.000 guru honorer yang masuk ke dalam data kategori II,” terang Sekretaris FKGHS KBB, Dadan Saepudin di Batujajar, Senin (23/1).
Menurut Dadan, data tersebut mereka terima saat FKGHS melakukan audiensi dengan Komisi D DPRD KBB.
“Itu baru berupa angka, tidak berupa nama-nama, siapa saja yang masuk dalam kategori II. Munculnya namanama tersebut secara langsung mengarah pada adanya transparansi,” katanya.
Dikatakan Dadan, pendataan kategori II ini menjadi perhatian bagi guru honorer di KBB, terlebih bagi mereka yang merasa terakomodasi dengan pendataan tersebut.
“Secara organisasi kita juga mendata guru honorer yang masuk sehingga organisasi profesi guru honorer ini bisa menjadi mitra bagi pemerintah, baik dalam konteks koreksi maupun memberi masukan,” ujarnya.
Tentukan nasib
Sehubungan dengan pengangkatan tenaga honorer tersebut, disampaikan Dadan, masih menunggu tanda tangan dari presiden mengenai PP tentang Pengangkatan Tenaga Honorer sebagai pengganti PP No. 48. “Kalau sudah ditandatangani, nantinya akan menentukan nasib tenaga honor pada kategori I atau II,” jelasnya.
Di sisi lain, tambah Dadan, ada kebijakan moratorium PNS hingga Desember 2012 yang menghentikan pengangkatan PNS. Tapi apabila kebijakan tersebut sudah dicabut, pihaknya yakin pemerintah akan memperhatikan nasib guru honorer tersebut.
“Waktu audiensi di DPRD kita sudah mengetahui angka-angkamya. Karena itu kita akan coba untuk audiensi ke BKPP terkait siapa saja nama-nama yang ada di dalam data tersebut, sehingga dengan kita bisa mengetahui dan memahaminya,” paparnya.
Sehubungan dengan penentuan katageri I dan katageri II, pihaknya menilai hal ini merupakan apresiasi pemerintah. Karena itu, upaya mendorong perubahan status tersebut harus dilakukan secara objektif sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
sumber : ( Galamedia 24 januari 2012)