SELAMAT DATANG DI WEBBLOG SERBA-SERBI INDONESIA TERIMAKASIH SUDAH BERKUNJUNG

Jumat, 08 Juni 2012

Jadwal Piala Euro 2012 - Piala Eropa 2012 - UEFA EURO 2012



GRUP-GRUP Piala Euro 2012 - Piala Eropa 2012 - UEFA EURO 2012

GRUP A Piala Euro 2012 - Piala Eropa 2012 - UEFA EURO 2012
Polandia
Yunani
Rusia
Rep. Ceko

GRUP B Piala Euro 2012 - Piala Eropa 2012 - UEFA EURO 2012
Belanda
Jerman
Denmark
Portugal

GRUP C Piala Euro 2012 - Piala Eropa 2012 - UEFA EURO 2012
Spanyol
Irlandia
Italia
Kroasia

GRUP D Piala Euro 2012 - Piala Eropa 2012 - UEFA EURO 2012
Perancis
Inggris
Ukraina
Swedia

Jadwal Pertandingan GRUP A Piala Euro 2012 - Piala Eropa 2012 - UEFA EURO 2012
Polandia vs Yunani: 8 Juni pkl 23.00 WIB, Stadion Warsawa, Polandia
Rusia vs Rep Ceko: 9 Juni pkl 01.45 WIB, Stadion Wroclaw, Polandia
Yunani vs Rep Ceko: 12 Juni pkl 23.00 WIB, Stadion Wroclaw, Polandia
Polandia vs Rusia: 13 Juni pkl 01.45 WIB, Stadion Warsawa, Polandia
Yunani vs Rusia: 16 Juni pkl 01.45 WIB, Stadion Warsawa, Polandia
Rep. Ceko vs Polandia: 17 Juni pkl 01.45 WIB, Stadion Wroclaw, Polandia

Jadwal Pertandingan GRUP B Piala Euro 2012 - Piala Eropa 2012 - UEFA EURO 2012
Belanda vs Denmark: 9 Juni pkl 23.00 WIB, Stadion Kharkiv, Ukraina
Jerman vs Portugal: 10 Juni pkl 01.45 WIB, Stadion Lviv, Ukraina
Denmark vs Portugal: 13 Juni pkl 23.00 WIB, Stadion Lviv, Ukraina
Belanda vs Jerman: 14 Juni pkl 01.45 WIB, Stadion Kharkiv, Ukraina
Portugal vs Belanda: 17 Juni pkl 01.45 WIB, Stadion Kharkiv, Ukraina
Denmark vs Jerman: 18 Juni pkl 01.45 WIB, Stadion Lviv, Ukraina

Jadwal Pertandingan GRUP C Piala Euro 2012 - Piala Eropa 2012 - UEFA EURO 2012
Spanyol vs Italia: 10 Juni pkl 23.00 WIB, Stadion Gdansk, Polandia
Irlandia vs Kroasia: 11 Juni pkl 01.45 WIB, Stadion Poznan, Polandia
Italia vs Kroasia: 14 Juni pkl 23.00 WIB, Stadion Poznan, Polandia
Spanyol vs Irlandia: 15 Juni pkl 01.45 WIB, Stadion Gdansk, Polandia
Kroasia vs Spanyol: 18 Juni pkl 01.45 WIB, Stadion Gdansk, Polandia
Italia vs Irlandia: 19 Juni pkl 01.45 WIB, Stadion Poznan, Polandia

Jadwal Pertandingan GRUP D Piala Euro 2012 - Piala Eropa 2012 - UEFA EURO 2012
Perancis vs Inggris: 11 Juni pkl 23.00 WIB, Stadion Donetsk, Ukraina
Ukraina vs Swedia: 12 Juni pkl 01.45 WIB, Stadion Kiev, Ukraina
Swedia vs Inggris: 15 Juni pkl 23.00 WIB, Stadion Kiev, Ukraina
Ukraina vs Perancis: 16 Juni pkl 01.45 WIB, Stadion Donetsk, Ukraina
Swedia vs Perancis: 19 Juni pkl 01.45 WIB, Stadion Kiev, Ukrainali>
Inggris vs Ukraina: 20 Juni pkl 01.45 WIB, Stadion Donetsk, Ukraina

Jadwal Pertandingan PEREMPAT FINAL Piala Euro 2012 - Piala Eropa 2012 - UEFA EURO 2012
Juara A vs Runner Up B: 21 Juni pkl 01:45 WIB, Stadion Warsawa, Polandia
Juara B vs Runner Up A: 22 Juni pkl 01:45 WIB, Stadion Gdansk, Polandia
Juara C vs Runner Up D: 23 Juni pkl 01:45 WIB, Stadion Donetsk, Ukraina
Juara D vs Runner Up C: 24 Juni pkl 01:45 WIB, Stadion Kiev, Ukraina

Jadwal Pertandingan SEMI FINAL Piala Euro 2012 - Piala Eropa 2012 - UEFA EURO 2012
Juara Perempat Final 1 vs Juara Perempat Final 2: 27 Juni pkl 01:45 WIB, Stadion Donetsk Ukraina
Juara Perempat Final 3 vs Juara Perempat Final 4: 28 Juni pkl 01:45 WIB, Stadion Warsawa Polandia

Jadwal Pertandingan FINAL Piala Euro 2012 - Piala Eropa 2012 - UEFA EURO 2012
Juara Semi Final 1 vs Juara Semi Final 2: 01 Juli pkl 01:45 WIB, Stadion Kiev, Ukraina


Kamis, 07 Juni 2012

Perizinan Hambat Pembangunan TBK


PADALARANG (GM) - Rencana pembangunan objek wisata taman burung di Desa Karyawangi, Kec. Parongpong, Kab. Bandung Barat (KBB), terus dimatangkan. Pihak investor, PT Bina Ragam Dadali menyatakan kesiapannya menanamkan investasi sebesar Rp 100 miliar untuk pembangunan taman burung di atas lahan seluas 7 hektare itu. Namun, rencana pembangunan taman burung itu masih tersandung perizinan yang belum dikeluarkan Pemkab Bandung Barat.

Untuk itu, Kepala Desa Karyawangi Agus Ratmadi dan perwakilan PT Bina Ragam Dadali, Kusna Sunardi, mendatangi DPRD KBB, Padalarang, Selasa (29/5). Mereka datang untuk meminta dukungan dan bisa mendorong Pemkab Bandung Barat segera mengeluarkan perizinan untuk proyek tersebut.

Menurut Agus, sebagai langkah awal penandatanganan nota kesepahaman antara Desa Karyawangi dan PT Bina Ragam Dadali sudah dilakukan. "Tapi, pembangunan masih mentok di perizinan usaha yang dikeluarkan BPMPT (Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu) Kabupaten Bandung Barat. Begitu juga perizinan dari dinas lainnya. Makanya, kami meminta bantuan dewan sebagai wakil masyarakat untuk memfasilitasi rencana kami," kata Agus.

Selain perizinan yang belum keluar, lanjut Agus, pembangunan taman burung itu pun masih terbentur sebuah aturan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Agus mengaku bingung peraturan yang menyatakan tanah pemerintah bisa dikelola bersama dengan pihak swasta, statusnya harus milik pemerintah kota atau kabupaten. "Setelah dipelajari lebih lanjut, berdasarkan Perda Nomor 23 tahun 2009 tentang Kerja Sama Antardesa, dinyatakan pemerintah desa bisa bekerja sama langsung dengan pihak ketiga untuk melakukan investasi," jelasnya.

Dikatakan Agus, perencanaan pembangunan taman burung di desanya itu sudah sejak setahun lalu. Menurutnya, pembangunan taman burung itu diharapkan bisa menaikan taraf ekonomi masyarakat sekitar.

Dijelaskannya, lahan seluas 7 hektare yang dijadikan lokasi taman burung merupakan milik Desa Karyawangi dan Sariwangi. Namun, katanya, hanya lahan milik Desa Karyawangi yang akan digunakan. Ia mengatakan, di atas lahan itu terdapat 16 rumah warga yang akan segera direlokasi ke tanah desa lainnya. "Lokasinya tidak jauh dari lahan yang dipakai," katanya.

Penolakan warga

Ketika ditanyakan tentang adanya penolakan warga terhadap pembangunan taman burung itu, Agus membenarkannya. Ia mengatakan, warga yang menolak adalah penggarap lahan pertanian di lokasi pembangunan.

"Memang, ada warga yang sempat menolak. Tapi, setelah melalui pendekatan dan sosialiasi, semua warga akhirnya menyetujui," ucapnya.

Sementara itu, perwakilan PT Bina Ragam Dadali, Kusna Sunardi mengatakan, perusahaannya siap mengucurkan investasi sebesar Rp 100 miliar. Pada tahap awal, katanya, investasi yang ditanamkan sebesar Rp 40 miliar dan sisanya pada tahap selanjutnya.

Investor Siapkan Rp 100 Miliar untuk Bird Park




PADALARANG, TRIBUN - Rencana pembangunan bird park atau objek wisata taman burung di Desa Karyawangi, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, terus dimatangkan. Investor asal Bandung, PT Bina Ragam Dadali, siap menanam investasi sebesar Rp 100 miliar untuk pembangunan bird park di atas lahan milik Desa Karyawangi seluas 7 hektare.

Upaya untuk mematangkan rencana pembangunan ini ditempuh Kepala Desa Karyawangi, Agus Ratmadi, dan perwakilan PT Bina Ragam Dadali, Kusna Sunardi, dengan mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Bandung Barat, Selasa (29/5). Mereka meminta dukungan dewan untuk membantu kelancaran pembangunan bird park ini.

Menurut Agus Ratmadi, proses pembangunan telah mencapai penandatanganan nota kesepahaman antara pihak Desa Karyawangi dan PT Bina Ragam Dadali. Selanjutnya, mereka akan mengurus perizinan pembangunan objek wisata edukasi dan lingkungan hidup ini dari sejumlah dinas terkait di Kabupaten Bandung Barat.

"Sampai sekarang mentok di perizinan usaha yang bisa dikeluarkan BPMPT (Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu) Kabupaten Bandung Barat. Juga dinas lainnya. Makanya, kami meminta bantuan dewan sebagai wakil masyarakat untuk memfasilitasi rencana kami," kata Agus saat ditemui di Kantor DPRD Kabupaten Bandung Barat, Selasa (29/5).

Menurut Agus, proses perencanaan pembangunan bird park telah mencapai 1 tahun. Masyarakat, tuturnya, telah menunggu waktu realisasi pembangunan objek wisata tersebut.

Lahan seluas 7 hektare ini, ucapnya, milik Desa Karyawangi dan Sariwangi. Namun, hanya bagian milik Desa Karyawangi saja yang akan digunakan sebagai lahan pembangunan Bird Park. 16 rumah warga di atas lahan ini, kata Agus, segera direlokasi ke lahan milik desa yang tidak jauh dari lahan tersebut.

Agus menuturkan, selama ini memang terdapat penolakan dari sejumlah warga yang menggarap pertanian di area tersebut. Namun, setelah dibina melalui sejumlah sosialisasi, seluruh warga menyetujui pembangunan bird park tersebut. Sebab, tuturnya, bird park ini akan menyerap tenaga kerja lebih dari 100 orang. Kata Agus, pendirian bird park pun akan dibantu oleh konsultan dari Jatim Park, objek wisata yang menangkar jenis-jenis burung dari berbagai pelosok Nusantara.

"Pemakaman di atas lahan itu tidak akan diganggu. Rumah yang direlokasi akan dibangun dengan kondisi lebih baik. Sekarang tinggal membuat sertifikat tanah dan perizinan saja. Untuk mencari payung hukum," tuturnya. (*)

Sabtu, 02 Juni 2012

FKGHS Dorong Pemda Lakukan Verifikasi GHS 10/04/2012

BATUJAJAR (GM) – Forum Komunikasi Guru Honorer Sekolah (FKGHS) Kabupaten Bandung Barat (KBB) mendorong pemerintah daerah segera menindaklanjuti surat edaran (SE) dari Kemenpan dan Reformasi Birokrasi (RB) RI No. 3/2012 tentang Data Tenaga Honorer Katagori I dan Daftar Nama Tenaga Honorer Kategori II. Dalam SE tertanggal 12 Maret 2012 tersebut, pemkab diminta melakukan verifikasi dan validiasi ulang.
Sementara terkait kategori tenaga honorer dalam hal ini guru honor sekolah (GHS) di KBB, hasil validasi tahun 2010 tercatat sebanyak 1.400 orang.
“Mengenai verifikasi dan validasi ulang pada dasarnya adalah domain pemerintah daerah. Sedangkan FKGHS sebagai organisasi guru honor, tentu berkewajiban mengawal keberlangsungan verifikasi dan validasi ulang agar hasil tenaga honorer yang masuk pada kategori II tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh publik,” terang Ketua FKGHS KBB, Asep Tingkin di Batujajar, Minggu (8/4).
Masih menurut Asep, sehubungan dengah hal tersebut, organisasi guru honorer telah melakukan rapat koordinsi di Pontren Salafiah Batujajar dalam rangka menyikapi SE dari Kemenpan/RB RI No.3/2012 tentang Data Tenaga Honorer Kategori I dan Daftar Nama Tenaga Honorer Kategori II tertanggal 12 Maret 2012.
“Dalam isi surat edaran tersebut dinyatakan bahwa setiap Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah harus melakukan verifikasi dan validasi terhadap data K 1 dan K 2 yang telah disampaikan kepada Kemenpan/RB, dan sebagai tindak lanjut dari surat edaran Nomor 5/2010 mengenai Pemetaan Tenaga Honorer tanggal 28 Juni 2010,” tegasnya.
Dari hasil rapat koordinasi tersebut juga dinyatakan bahwa organisasi guru honor sekolah akan lebih mengintensifkan komunikasi dengan leading sector dalam hal ini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), dan juga Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) KBB. Karena dengan adanya koordinasi dan komunikasi tersebut, secara langsung akan mengeliminasi berbagai persoalan yang dikhawatrikan bisa saja muncul.
“Pada prinsipnya kita berupaya membantu untuk kelancaran proses pendataan. Karena dengan adanya komunikasi, akan memudahkan pendataan ulang,” katanya.
Sehubungan dengan proses pendataan yang akan memunculkan tenaga honor mejadi CPNS tersebut, lanjutnya, dapat dikatakan menjadi secercah harapan bagi guru honorer yang sudah bertahun-tahun menjalankan profesinya mendidik siswa. Oleh karena itu, dengan adanya pendataan kembali tenaga honorer di lingkungan pemerintahan yang di dalamnya termasuk guru, sudah merupakan hal yang wajar jika proses pendataan ini menjadi tumpuan bagi guru honor untuk meningkatkan status.
sumber :http://www.klik-galamedia.com tanggal 9 april 2012

FKGHS Adukan Nasib ke DPRD



PADALARANG, Galamedia.
Merasa diperlakukan diskriminatif oleh sejumlah kebijakan pemerintah, lebih dari 100 orang perwakilan  guru honorer yang tergabung dalam Forum Komunikasi Guru Honorer Sekolah (FKGHS) Kab. Bandung Barat (KBB) melakukan aksi unjuk rasa di halaman Gedung DPRD KBB, Jalan Raya Padalarang, Jumat (9/12). Aksi diwarnai orasi dan pembentangan spanduk.

illustrasi gambar : erik fkghs
Dalam aksinya, FKGHS KBB menuntut agar guru honorer sekolah (GHS) negeri maupun swasta bisa mengikuti sertifikasi guru. Selain itu, mereka juga meminta transparansi data GHS yang masuk dalam kategori II dalam pendataan berdasarkan Surat Edaran Menpan No. 5 Tahun 2010 tentang Pendataan Ulang Tenaga Honor yang Bekerja di Instansi Pemerintahan.
“Kami meminta pengakuan dari pemda atas keberadaan guru honorer di KBB. Banyak rekan yang sudah mengabdi sampai puluhan tahun dengan kesejahteraan di bawah kelayakan. Apakah keberadaan kami diakui atau tidak?” kata Ketua FKGHS KBB, Asep Tingkin, S.Ag.
Sebagai bentuk pengakuan, FKGHS meminta adanya surat keputusan pengangkatan mereka diberikan dari pejabat pembina kepegawaian. Karena menurut mereka, SK pengangkatan dari kepala sekolah tidak memiliki kekuatan secara administrasi untuk mengakui keberadaan GHS.
Menurut Asep, keberadaan Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2008 dinilai sebuah pendiskriminasian terhadap status guru tidak tetap (GTT) yang tidak dapat mengikuti sertifikasi. “Padahal, melihat dari persyaratan akademis dan juga masa kerja, banyak GTT yang tidak kalah dengan guru PNS,” ujarnya.
Asep menambahkan, guru honorer semakin tersudut dengan adanya SE Kemendiknas No. 0888209/A.C5/KP/2011 tertanggal 5 September 2011 Tentang Penundaan Pemberian Tunjangan Profesi. “Sehubungan dengan persoalan ini, kami meminta adanya kebijakan dari pemerintah daerah agar keberadaan kami diakui,” tegasnya.
Bisa memahami
Perwakilan guru honorer yang melakukan aksi unjuk rasa diterima Ketua Komisi D DPRD KBB, Aep Nurdin, S.Ag. Sementara dari Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) KBB, hadir Kadisdikpora KBB, Drs. Hj. Agustina Priyanti, M.M, Kabid Kepegawaian Asep Saefulloh, dan tim sertifikasi guru. Sedangkan dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (DPPKAD) hadir Kabid Formasi Kepangkatan, Drs. Wahidin.
Kadisdikpora KBB, Dra. Hj. Agustina mengatakan, pihaknya sangat memahami permasalahan yang dikeluhkan guru honorer.
dalam tindak lanjut pendataan CPNS berdasarkan SE Menpan No. 5/2010, pihak DPPKAD mengatakan masih menunggu terbitnya PP baru. “Dari hasil verifikasi tenaga honorer kategori I sebanyak 169 dan kategori II sebanyak 1.734,” kata Kabid Formasi dan Kepangkatan, Drs. Wahidin.
Dari jumlah tersebut, guru honorer pada kategori I sebanyak 2 orang dan 1.400 orang guru honor yang masuk dalam kategori II.
Ketua Komisi D DPRD KBB, Aep Nurdin, S.Ag mengatakan, terkait dengan persoalan kesejahteraan, pemerintah daerah sudah menganggarkan insentif untuk guru honorer.
sumber : Galamedia

FKGHS Tuntut Transparansi Data Honorer

BATUJAJAR, (GM)
Forum Komunikasi Guru Honorer Sekolah (FKGHS) Kab. Bandung Barat (KBB) mengharapkan transparansi data untuk guru honorer kategori II. Hal itu diperlukan menjelang persiapan CPNS yang kini tinggal menunggu kebijakan dari pusat dalam menentukan nasib guru honorer tersebut.
“Berdasarkan informasi dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) KBB yang diterima FKGHS, tercatat sekitar 1.000 guru honorer yang masuk ke dalam data kategori II,” terang Sekretaris FKGHS KBB, Dadan Saepudin di Batujajar, Senin (23/1).
Menurut Dadan, data tersebut mereka terima saat FKGHS melakukan audiensi dengan Komisi D DPRD KBB.
“Itu baru berupa angka, tidak berupa nama-nama, siapa saja yang masuk dalam kategori II. Munculnya namanama tersebut secara langsung mengarah pada adanya transparansi,” katanya.
Dikatakan Dadan, pendataan kategori II ini menjadi perhatian bagi guru honorer di KBB, terlebih bagi mereka yang merasa terakomodasi dengan pendataan tersebut.
“Secara organisasi kita juga mendata guru honorer yang masuk sehingga organisasi profesi guru honorer ini bisa menjadi mitra bagi pemerintah, baik dalam konteks koreksi maupun memberi masukan,” ujarnya.
Tentukan nasib
Sehubungan dengan pengangkatan tenaga honorer tersebut, disampaikan Dadan, masih menunggu tanda tangan dari presiden mengenai PP tentang Pengangkatan Tenaga Honorer sebagai pengganti PP No. 48. “Kalau sudah ditandatangani, nantinya akan menentukan nasib tenaga honor pada kategori I atau II,” jelasnya.
Di sisi lain, tambah Dadan, ada kebijakan moratorium PNS hingga Desember 2012 yang menghentikan pengangkatan PNS. Tapi apabila kebijakan tersebut sudah dicabut, pihaknya yakin pemerintah akan memperhatikan nasib guru honorer tersebut.
“Waktu audiensi di DPRD kita sudah mengetahui angka-angkamya. Karena itu kita akan coba untuk audiensi ke BKPP terkait siapa saja nama-nama yang ada di dalam data tersebut, sehingga dengan kita bisa mengetahui dan memahaminya,” paparnya.
Sehubungan dengan penentuan katageri I dan katageri II, pihaknya menilai hal ini merupakan apresiasi pemerintah. Karena itu, upaya mendorong perubahan status tersebut harus dilakukan secara objektif sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
sumber : ( Galamedia 24 januari 2012)

GERAK IKHTIAR FKGHS


pelantikan-fkghs
Dalam berbagai pertemuan dengan walikota Bandung dan DPRD kota Bandung, baik dari Komisi D maupun Panitia Anggaran DPRD, FKGHS selalu menyampaikan aspirasi tentang upaya peningkatan kesejahteraan guru honorer, khususnya guru honorer yang mengajar di sekolah swasta. Alhamdulillah dalam pertemuan bulan lalu dengan Bapak Dada Rosada, SH., M.Si, walikota Bandung yang diwakili Bapak Drs. H. Oji Mahroji, Kadisdik dan Bapak H. Dadang, Kabag Keuangan Pemda, kami telah menerima informasi tentang akan diluncurkannya Insensif Guru Non PNS (dulu Tunda) yang telah masuk pada APBD kota Bandung.
Selanjutnya terkait seleksi CPNS Pak Oji menyampaikan bahwa sampai saat ini kewenangan ada pada pemerintah pusat. FKGHS senantiasa berupaya untuk menyampaikan aspirasi kawan-kawan seperjuangan dalam upaya meningkatkan profesialitas dan kesejahteraan. Kapan turunnya Insentif untuk non PNS ? ’’Sabarlah’’, kata Pak Oji. Yaa…. sabar terus dech …(Hsn)

DAFTAR SEMUA POSTINGAN