SELAMAT DATANG DI WEBBLOG SERBA-SERBI INDONESIA TERIMAKASIH SUDAH BERKUNJUNG

Sabtu, 02 Juni 2012

FKGHS Adukan Nasib ke DPRD



PADALARANG, Galamedia.
Merasa diperlakukan diskriminatif oleh sejumlah kebijakan pemerintah, lebih dari 100 orang perwakilan  guru honorer yang tergabung dalam Forum Komunikasi Guru Honorer Sekolah (FKGHS) Kab. Bandung Barat (KBB) melakukan aksi unjuk rasa di halaman Gedung DPRD KBB, Jalan Raya Padalarang, Jumat (9/12). Aksi diwarnai orasi dan pembentangan spanduk.

illustrasi gambar : erik fkghs
Dalam aksinya, FKGHS KBB menuntut agar guru honorer sekolah (GHS) negeri maupun swasta bisa mengikuti sertifikasi guru. Selain itu, mereka juga meminta transparansi data GHS yang masuk dalam kategori II dalam pendataan berdasarkan Surat Edaran Menpan No. 5 Tahun 2010 tentang Pendataan Ulang Tenaga Honor yang Bekerja di Instansi Pemerintahan.
“Kami meminta pengakuan dari pemda atas keberadaan guru honorer di KBB. Banyak rekan yang sudah mengabdi sampai puluhan tahun dengan kesejahteraan di bawah kelayakan. Apakah keberadaan kami diakui atau tidak?” kata Ketua FKGHS KBB, Asep Tingkin, S.Ag.
Sebagai bentuk pengakuan, FKGHS meminta adanya surat keputusan pengangkatan mereka diberikan dari pejabat pembina kepegawaian. Karena menurut mereka, SK pengangkatan dari kepala sekolah tidak memiliki kekuatan secara administrasi untuk mengakui keberadaan GHS.
Menurut Asep, keberadaan Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2008 dinilai sebuah pendiskriminasian terhadap status guru tidak tetap (GTT) yang tidak dapat mengikuti sertifikasi. “Padahal, melihat dari persyaratan akademis dan juga masa kerja, banyak GTT yang tidak kalah dengan guru PNS,” ujarnya.
Asep menambahkan, guru honorer semakin tersudut dengan adanya SE Kemendiknas No. 0888209/A.C5/KP/2011 tertanggal 5 September 2011 Tentang Penundaan Pemberian Tunjangan Profesi. “Sehubungan dengan persoalan ini, kami meminta adanya kebijakan dari pemerintah daerah agar keberadaan kami diakui,” tegasnya.
Bisa memahami
Perwakilan guru honorer yang melakukan aksi unjuk rasa diterima Ketua Komisi D DPRD KBB, Aep Nurdin, S.Ag. Sementara dari Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) KBB, hadir Kadisdikpora KBB, Drs. Hj. Agustina Priyanti, M.M, Kabid Kepegawaian Asep Saefulloh, dan tim sertifikasi guru. Sedangkan dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (DPPKAD) hadir Kabid Formasi Kepangkatan, Drs. Wahidin.
Kadisdikpora KBB, Dra. Hj. Agustina mengatakan, pihaknya sangat memahami permasalahan yang dikeluhkan guru honorer.
dalam tindak lanjut pendataan CPNS berdasarkan SE Menpan No. 5/2010, pihak DPPKAD mengatakan masih menunggu terbitnya PP baru. “Dari hasil verifikasi tenaga honorer kategori I sebanyak 169 dan kategori II sebanyak 1.734,” kata Kabid Formasi dan Kepangkatan, Drs. Wahidin.
Dari jumlah tersebut, guru honorer pada kategori I sebanyak 2 orang dan 1.400 orang guru honor yang masuk dalam kategori II.
Ketua Komisi D DPRD KBB, Aep Nurdin, S.Ag mengatakan, terkait dengan persoalan kesejahteraan, pemerintah daerah sudah menganggarkan insentif untuk guru honorer.
sumber : Galamedia

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

TERIMAKASIH

DAFTAR SEMUA POSTINGAN