SELAMAT DATANG DI WEBBLOG SERBA-SERBI INDONESIA TERIMAKASIH SUDAH BERKUNJUNG
PayPal.Me/Techerbandung.

Kamis, 23 Februari 2012

ANOTASI BIBLIOGRAFI ASESMEN DAN EVALUASI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ILMU SOSIAL

ANOTASI BIBLIOGRAFI
ASESMEN DAN EVALUASI PEMBELAJARAN
PENDIDIKAN ILMU SOSIAL



Black, P., dan Wiliam, D. (1998). “Assessment and classroom learning.” Assessment in Education. 5 (1): 7-74.
Artikel panjang ini menyodorkan hasil tinjauan kepustakaan (literature review) terhadap 241 tulisan artikel di 76 jurnal tentang asesmen formatif dalam pembelajaran di kelas. Paul Black dan Dylan Wiliam mengawali tulisannya dengan menyatakan bahwa salah satu dari ciri-ciri keunggulan kajian asesmen sekarang ialah bergesernya fokus perhatian menuju minat lebih besar kepada interaksi antara asesmen dan pembelajaran di kelas serta jauh dari pemusatan kepada pemilikan bentuk-bentuk tes yang kaku, yang lemah kaitannya dengan pengalaman pembelajaran siswa. Dari artikel-artikel yang dikaji menunjukkan bahwa inovasi-inovasi yang dirancang untuk memperkuat umpan-balik secara teratur dari para siswa dan peranan mereka dalam penilaian-sendiri (self-assessment) dipertimbangkan menjadi analisis terhadap strategi-strategi yang dipergunakan oleh para guru dan strategi-strategi formatif yang tergabung dalam pendekatan sistemik seperti pembelajaran tuntas (mastery learning). Analisis teoritik dan lebih rinci  terhadap hakekat umpan-balik telah menjadi dasar diskusi dalam artikel panjang ini  kepada perkembangan model-model teoritis bagi asesmen formatif dan prospek bagi perbaikan prakteknya.

Buckles, S., Schug, M.C., dan  Watts. M. (2001). “A National Survey of State Assessment Practices in the Social Studies.” The Social Studies. 92 (4):141-146.
Artikel ini menyajikan hasil penelitian dari para penulisnya terhadap arti penting standar (kurikulum) nasional dan gerakan asesmen selama beberapa dekade sebelumnya, serta bagaimana asesmen berbasis standar itu diselenggarakan dalam social studies (juga lapangan kajian lainnya) di seluruh Amerika Serikat. Penelitian itu sendiri ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang negara-negara bagian mana sajakah yang menyelenggarakan asesmen social studies; bagian mata pelajaran apa sajakah yang termasuk dalam asesmen social studies di negara bagian; berapa banyak cakupan  dari perbedaan kawasan mata pelajaran telah mendapatkan asesmen; jenis-jenis item yang digunakan dalam asesmen; dan, dampak berbagai standar nasional terhadap asesmen social studies di negara bagian.

Czarra, F. (1999). “Breaking New Ground: The Comprehensive Social Studies Assessment Project (CSSAP).” Social Education. 63 (6): 360-364.
Fred Czarra menilai bahwa dalam dekade 1990an kajian social studies telah menjadi “anak tiri” dalam reformasi pendidikan di Amerika Serikat. Akibatnya, perlu mata pelajaran seperti matematika dan sains (IPA) yang perlu diambil alih dalam disiplin ilmu social studies dari civics (ilmu kewarganegaraan), ekonomi, geografi dan sejarah. Dalam asesmen pun menekankan bacaan dan matematika. Walaupun demikian, social studies tengah bergerak dan asesmennya ke dalam sorotan pendidikan. Penulis melaporkan upaya kolaboratif oleh 23 negara bagian untuk mengembangkan asesmen berdasarkan tema-tema dari sejarah, geografi, civics, dan ekonomi untuk siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas oleh sebuah konsorsium bernama CSSAP.

Hargreaves, A., Earl, L., dan Schmidt, M. (2002). “Perspectives on Alternative Assessment Reform.” American Educational Research Journal. 39 (1): 69–95

Di dalam artikel ini ketiga penulis mengkaji reformasi asesmen pembelajaran di kelas dari empat perspektif, yaitu perspektif teknologi, budaya, politik, dan posmodern.  Masing-masing perspektif menyoroti perbedaan isu dan masalah dalam fenomena asesmen pembelajaran di kelas. Perspektif teknologi memfokuskan kepada masalah organisasi, struktur, strategi, dan keterampilan dalam pengembangan teknik-teknik baru asesmen.  Perspektif budaya mengkaji bagaimana asesmen alternative ditafsirkan dan diintegrasikan ke dalam konteks sosial dan kultural dari sekolah-sekolah. Perspektif politik memandang masalah asesmen sebagaimana dibentuk dan dihasilkan dari dinamika kekuasaan dan kontrol dalam interaksi manusia. Dalam perspektif politik,  masalah-masalah asesmen disebabkan oleh penggunaan yang tidak tepat,  interferensi politik dan birokratik,  atau prioritas dan kebutuhan lembaga. Perspektif posmodern didasarkan kepada pandangan bahwa dunia sekarang rumit dan tidak menentu, manusia tidak lagi dapat memiliki pengetahuan secara lengkap, serta pengalaman-pengalaman “otentik”  dan asesmen secara fundamental dapat dipertanyakan. Berdasarkan keempat perspektif itu, para penulis dalam penelitiannya menggunakan wawancara semi-terstruktur terhadap para guru yang ditanyai tentang pemahaman probadi mereka tentang bentuk-bentuk asesmen alternatif; tentang bagaimana para guru itu  memperoleh pemahaman tersebut; bagaimana para guru itu mengintegrasikan perubahan-perubahan ke dalam praktek mereka; apa yang menjadikan alasan-alasan itu dipilih; apa keberhasilan-keberhasilan dan hambatan-hambatan yang mereka hadapi selama melakukan asesmen alternative itu;  dan, ada dukungan sistem terhadap asesmen alternatif yang dilakukan oleh para guru itu.

Helms, R.G. (1999). “Social Studies Assessment: The Role of the National Board for Professional Teaching Standards.” Social Education. 63 (6): 378-381.
Artikel ini memaparkan apa, siapa dan bagaimana peran National Board for Professional Teaching Standards (NBPTS) di Amerika Serikat dalam hal asesmen dan sertifikasi social studies bagi para guru pra-K12.  NBPTS memfasilitasi pelatihan bagi fakultas-fakultas universitas dan para guru. NBPTS  diakui oleh pemerintah federal Amerika Serikat sebagai organisasi profesional pemberi sertifikat pendidik. Dalam artikel ini, Helms memberikan informasi singkat bagaimana NBPTS menyelenggarakan asesmen dan sertifikasi kepada calon guru social studies baik di sekolah dasar  dan menengah. Hal menarik, NBPTS memberikan desempatan lepada guru untuk dapat menjadi asesor dengan honorarium US $100 per hari.

Howell, E.M. (2006). “An Assessment of Evaluation Designs: Case Studies of 12 Large Federal Evaluations.” American Journal of Evaluation,  27(2): 219-236.
Artikel ini memberikan sebuah tinjauan kritis terhadap kualitas 12 program besar di tingkat federal di Amerika Serikat. Tinjauan memfokuskan diri kepada desain evaluasi, memasukan aspek keahlian evaluasi di antara orang-orang yang melakukan kesalahan evaluasi, dan diseminasi evaluasi. Secara keseluruhan proses analisis dari evaluasi tersebut memberikan model-model yang baik untuk bagaimana proses implementasi dan pemberian umpan balik kepada penyandang dana program. Dari analisis nampak bahwa hasil evaluasi menunjukkan perlu perbaikan, seperti pengawasan program yang sering tidak termasuk data hasil yang memadai (akurat) dan sedikit evaluasi yang memiliki analisis yang kuat terhadap dampak program. Upaya-upaya diseminasi temuan-temuan kepada penyandang dana, para stakeholder dari pemerintah, serta akademikus juga lemah. Para penulis memberikan rekomendasi-rekomendasi untuk memperbaiki evaluasi-evaluasi program federal secara luas.

Naik 10 Persen, Gaji Baru PNS Berlaku Maret 2012

Kamis, 16 Pebruari 2012 19:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Gaji Pegawai Negeri Sipil serta anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia Naik sekitar 10 persen. Kenaikkan itu, menurut sekretaris jenderal Kementrian Keuangan, Kiagus Badaruddin, mulai dibayarkan pada Maret 2012.

"Kalau itu sudah ada, biasanya akan kita keluarkan surat edaran dari sini ke kantor-kantor pelayanan perbendaharaan. Itu udah biasa kan, kenaikan tiap tahun oleh presiden dan PP-nya keluar, itu tidak ada masalah. Nanti kita bayar secepatnya," katanya di Jakarta, Kamis (16/2)

Pada 6 Februari, Presiden telah menyetujui Peraturan Pemerintah (PP) soal Perubahan Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Dalam PP bernomor 15, 16, dan 17 Tahun 2012 dijelaskan mengenai kenaikan gaji baru PNS, anggota TNI dan Polri yang berlaku sejak 1 Januari 2012.

Pada penjelasan PP itu disebutkan kenaikan gaji dilakukan pemerintah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan PNS, anggota TNI dan Polri.

Sedangkan menurut Kiagus, untuk tambahan gaji pada Januari dan Februari yang belum dibayarkan karena belum turunnya PP, maka pemerintah akan membayar secara rapelan dengan gaji pada Maret.

"Bulan Maret akan dibayarkan untuk gaji bulan Maret, lalu dua bulan kemarin akan diberikan rapel," ujarnya.

Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar menambahkan kenaikan gaji tersebut diberikan setiap tahun oleh pemerintah sebagai bagian dari proses reformasi birokrasi.

"Itu sudah dihitung dalam kesepakatan dalam APBN, sudah masuk dalam perhitungan dan itu bagian proses reformasi birokrasi," katanya.

Dengan adanya kenaikan gaji tersebut, gaji pokok terendah PNS sebelum remunerasi adalah Rp1.260.000 untuk golongan 1a masa kerja 0 tahun dan anggota TNI dan Polri adalah Rp1.325.000 untuk prajurit satu dan bhayangkara dua dengan masa kerja 0 tahun.

Gaji tersebut di luar tunjangan keluarga yang besarnya untuk istri atau suami sebesar 10 persen dari gaji pokok dan anak dua persen dari gaji pokok, tunjangan pangan sebesar nilai beras per 10 kg per orang, tunjangan jabatan untuk pejabat struktural maupun fungsional serta tunjangan umum untuk yang tidak memegang jabatan struktural maupun fungsional.

Pembayaran Kenaikan Gaji PNS Dirapel Maret 2012

JAKARTA - Pemerintah menuturkan pembayaran kenaikan gaji pegawai Negeri sipil ((PNS) akan diakumulasikan (rapel) pada Maret 2012 mendatang.

Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Kiagus Ahmad Badaruddin menjelaskan, pihak Kemenkeu sendiri akan mengirimkan surat edaran mengenai hal ini kepada kantor-kantor pelayanan perbendaharaan.

"Kenaikan tiap tahun oleh Presiden PP-nya keluar, itu tidak ada masalah. Nanti kita bayar secepatnya. Jadi kalau sempat Maret akan dibayarkan untuk gaji Maret lalu dua bulan kemarin akan diberikan rapel," ungkapnya kala ditemui di Gedung Kemenkeu, Jakarta, kamis (16/2/2012).

Dia menambahkan, seperti tahun-tahun sebelumnya, rapel gaji PNS tersebut juga pernah dilakukan. Nantinya, akan ada perbedaan waktu (time lag) dari pembayaran gaji bulanan tersebut untuk pembayaran gaji rapel tersebut.

"Iya setelah pembayaran gaji bulanan baru dibayarkan rapelnya. Ya ada time lag sedikit lah, biasa itu," pungkasnya.

Seperti diketahui, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) secara serentak pada 6 Februari lalu telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 15, 16 dan 17 Tahun 2012 tentang Perubahan Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Dengan PP baru tersebut, kini gaji pokok terendah PNS sebelum remunerasi adalah Rp1,26 juta (untuk golongan 1a masa kerja nol tahun), anggota TNI dan Polri adalah Rp1,325 juta (untuk prajurit satu dan bhayangkara dua dengan masa kerja nol tahun). (ade)

Sabtu, 04 Februari 2012

DAFTAR SEMUA POSTINGAN

free counters